JurnalBabel.com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wijanto, mengatakan kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jum’at (3/7/2026), bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dari para kepala daerah terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta kondisi perekonomian daerah sebagai bahan pembahasan kebijakan fiskal nasional.
Hal itu disampaikan Wihadi saat agenda Audiensi Banggar DPR RI bersama Gubernur Provinsi NTT, para bupati dan wali kota di wilayah NTT, perwakilan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Keuangan yang berlangsung di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT.
Dalam pemaparannya, Politisi Partai Gerindra ini menilai bahwa perekonomian NTT menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,14 persen dan kembali meningkat menjadi 5,32 persen secara tahunan pada triwulan I 2026.
“Namun demikian, struktur ekonomi NTT yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan membuat daerah ini rentan terhadap perubahan iklim serta gangguan ketahanan pangan,” ujar Wihadi.
Lebih lanjut, Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur IX ini menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan NTT dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
“Fokus pembangunan tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, air, dan energi, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Selain itu, Wihadi juga menyoroti percepatan pelaksanaan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, digitalisasi pembelajaran, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta program pengentasan kemiskinan.
Dalam kesempatan yang sama, ia menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui alokasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 untuk NTT sebesar Rp29,78 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp9,57 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp20,21 triliun.
“Hingga 31 Mei 2026, realisasi Belanja Pemerintah Pusat telah mencapai Rp3,397 triliun atau 35,50 persen dari pagu, sedangkan realisasi TKD mencapai Rp9,138 triliun atau 45,23 persen dari pagu,” jelas Wihadi.
Dirinya juga menyampaikan bahwa pemerintah menjalankan berbagai program strategis di NTT, antara lain Instruksi Presiden Jalan Daerah yang mencakup 23 paket pekerjaan sepanjang sekitar 98,52 kilometer dengan nilai investasi Rp421,9 miliar, serta penguatan ketahanan pangan melalui target pengadaan satu juta ton jagung secara nasional.
Menurutnya, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah.
“Efektivitas pemanfaatan TKD dan Dana Desa, perluasan digitalisasi ekonomi, peningkatan akses pembiayaan UMKM, penguatan konektivitas, optimalisasi penerimaan perpajakan, serta pengawasan kepabeanan menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyampaikan bahwa stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga. Ia menuturkan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang relatif stabil.
“Kami terus mendorong penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perluasan digitalisasi sistem pembayaran, serta peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Adidoyo.
Dari sisi pemerintah daerah, Gubernur Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa pembangunan daerah difokuskan pada penguatan sektor-sektor strategis yang selaras dengan kebijakan nasional.
“Fokus kami adalah penguatan ketahanan pangan, pembangunan konektivitas antarwilayah, pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo–Flores, hilirisasi komoditas unggulan, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar,” kata Melki.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah,” pungkasnya.
Banggar DPR menegaskan bahwa seluruh masukan, data, dan isu strategis yang diperoleh dalam kunjungan kerja ini akan dibawa ke pembahasan tingkat pusat sebagai bahan penyempurnaan kebijakan fiskal nasional, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi NTT.
