Jakarta, JurnalBabel.com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wijanto, meyakini penerimaan pajak dari sektor komoditas akan tetap berkelanjutan hingga akhir 2026. Hal itu didorong oleh penguatan tata kelola sektor sumber daya alam melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Menurut Wihadi, komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit masih menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara. Dengan sistem baru yang diterapkan pemerintah, pengelolaan penerimaan dari sektor tersebut diyakini akan semakin optimal.
“Kalau kita bicara komoditas, penerimaan dalam hal komoditas ini memang menjadi tulang punggung atau menjadi penerimaan kita. Dan saat ini pemerintah juga sudah melakukan penguatan dengan membentuk PT SDI, di mana untuk batu bara dan sawit itu semua penerimaan pajaknya melalui PT Danantara,” kata Wihadi usai Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7)
Politikus Gerindra itu menjelaskan, skema pengawasan melalui DSI diharapkan mampu menekan potensi kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
“Ini yang menjadi kekuatan kita, di mana kita melihat bahwa outflow itu pasti akan kita tekan dan kita hilangkan dalam masalah resources ini. Tentunya penerimaan ini akan bertambah. Jadi kita yakin bahwa penerimaan-penerimaan dalam resources itu tetap akan menjadi penerimaan yang sustainable,” ujarnya.
Optimisme tersebut, lanjut Wihadi, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mulai memberlakukan sistem ekspor satu pintu sejak 1 Juni 2026. Melalui kebijakan tersebut, seluruh ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy diwajibkan dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN Ekspor.
Menurutnya, kebijakan itu menjadi langkah penting untuk menutup celah praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini dinilai berpotensi mengurangi devisa serta penerimaan negara dari sektor komoditas.
Meski mengakui penerimaan negara dari sektor komoditas tetap dipengaruhi fluktuasi harga global, Wihadi menilai sistem pengawasan yang lebih kuat akan membuat penerimaan negara lebih optimal dibandingkan skema sebelumnya.
“Dengan pengawasan yang lebih baik, potensi kebocoran devisa hasil ekspor bisa ditekan. Jadi meskipun harga komoditas naik turun, penerimaan negara tetap bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Berdasarkan pemaparan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, penerimaan pajak pada Semester I 2026 mencapai Rp1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target APBN, tumbuh 24,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Sektor perdagangan menjadi kontributor terbesar dengan porsi 25,6 persen dan pertumbuhan 45,9 persen, didorong kenaikan harga minyak bumi dan meningkatnya aktivitas belanja daring.
Sementara itu, sektor industri pengolahan menyumbang 22,8 persen dengan pertumbuhan 19,9 persen berkat membaiknya profitabilitas industri kelapa sawit, sedangkan sektor pertambangan mencatat pertumbuhan 22,8 persen yang ditopang aktivitas pertambangan migas.
Pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak sepanjang 2026 mencapai Rp2.310,8 triliun atau tumbuh 20,5 persen. Target tersebut akan ditopang implementasi sistem Coretax, perluasan basis pajak, serta berbagai langkah optimalisasi penerimaan pada semester II.
