Jakarta, JurnalBabel.com – Besarnya arus mudik serta arus balik pada hari raya Idul Fitri Tahun 2022, merupakan salah satu persoalan yang menarik perhatian. Mengingat, Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan salah satu daerah tujuan utama mudik dan libur lebaran.
Tentunya dalam hal ini Polri di wilayah Sulsel harus mengantisipasi lonjakan mudik/arus balik yang terjadi sesuai dengan rasio ideal jumlah personil dan strategi operasi yang tepat.
Hadir sebagai Ketua Tim rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dalam sambutannya mengatakan, Komisi III DPR RI bermaksud untuk mendapatkan penjelasan terkait evaluasi pengamanan mudik/arus balik, pemeliharaan keamanan, dan strategi pengamanan kebutuhan pokok masyarakat pada hari raya Idul Fitri Tahun 2022.
“Kunjungan Komisi III DPR RI ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengambilan keputusan,” ungkap Khairul Saleh dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Mapolda Sulsel, provinsi Sulsel, Jumat (10/6/2022).
Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasannya, mengevaluasi program pengamanan lebaran atau hari raya Idul Fitri dari perspektif penegakan hukum yang berpengaruh terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Maka diperlukan persiapan dan rencana strategis sekaligus pola sinergisitas antar aparat penegak hukum dan instititusi terkait. Perhatian secara khusus terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian baik di tingkat Mabes Polri maupun di level wilayah dalam melakukan pencegahan, monitoring dan evaluasi,” kata politisi Fraksi PAN itu.
Turut hadir Anggota DPR RI Amir Uskara beserta Anggota Komisi III DPR RI lain diantaranya, Safaruddin (F-PDIP), Andi Rio Idris Padalangi, Bambang Heri Purnama (F-Golkar), Bimantoro Wiyono, Siti Nurizka Puteri Jaya (F-Gerindra), Jacki Uly (F-Nasdem), Dipo Nusantara Pua Upa (F-PKB), Santoso (F-Demokrat), dan Achmad Dimyati Natakusumah (F-PKS). (Bie)
Sumber: dpr.go.id
