Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Amin Ak, menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 hanya dapat dicapai apabila ditopang oleh kebijakan yang benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat.
Menurutnya, penguatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan investasi produktif, serta percepatan reformasi struktural, harus menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Amin mengatakan, saat ini RAPBN 2027 masih mempertahankan sebagian besar asumsi makro pemerintah, termasuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen. Target tersebut perlu diiringi kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan fundamental perekonomian.
“Target yang tinggi harus dibangun di atas fondasi yang kuat agar tidak sekadar menjadi angka di atas kertas,” tegas Amin Ak, Selasa (30/6/2026).
Ia menilai terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya. Penyusutan jumlah kelas menengah, melemahnya tabungan masyarakat berpenghasilan rendah, serta tingginya harga kebutuhan pokok menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga belum cukup kuat menjadi mesin utama pertumbuhan.
Di sisi ketenagakerjaan, meskipun tingkat pengangguran terbuka menurun, mayoritas pekerja Indonesia masih berada di sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
Selain itu, Amin menyoroti penurunan daya saing Indonesia di tingkat global. Penurunan peringkat daya saing, rendahnya efisiensi investasi yang tercermin dari tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR), serta melambatnya investasi produktif menjadi sinyal bahwa reformasi struktural harus dipercepat.
“Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan belanja pemerintah. Kita membutuhkan iklim investasi yang lebih kompetitif, birokrasi yang efisien, kepastian hukum, serta produktivitas yang lebih tinggi,” katanya.
Dari sisi stabilitas makroekonomi, Amin juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan. Depresiasi rupiah yang berkelanjutan berpotensi meningkatkan biaya impor dan menekan daya beli masyarakat, sementara gejolak harga pangan paling dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah.
Ia menambahkan, sektor perbankan perlu didorong agar lebih optimal menyalurkan kredit ke sektor produktif. Intermediasi yang kuat akan mempercepat investasi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi nasional.
Karena itu, Amin mendorong agar RAPBN 2027 benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas, penguatan kelas menengah, penciptaan lapangan kerja formal, serta reformasi sektor investasi dan keuangan.
“APBN harus menjadi mesin pertumbuhan yang inklusif. Keberhasilan ekonomi tidak diukur semata dari tingginya angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas kesempatan kerja, memperkuat kelas menengah, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” pungkas Amin.
